Mading – Blok Politik Pelajar

Kontra Narasi “Akan Ada Kegaduhan”: Sebuah Tanggapan

Narasi group think tentang kerusuhan

Terdapat narasi kekecewaan terhadap aksi tanggal 24 Juli kemarin yang banyak berekspektasi akan adanya gaduh dan kerusuhan. Nyatanya aksi tersebut, sebagaimana yang sebelumnya Mading dan Blok Politik Pelajar mengumumkan, bukanlah untuk demo maupun mengadakan kerusuhan.

Bahkan, pada aksi yang ternyata pembagian flyer yang dilakukan pada malam harinya, dianggap sia-sia, lantaran lebih baik membagikan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk narasi di paragraf ini, kegiatan ini sebenarnya sedang berlangsung pula lewat Aksi Borong Dagangan PKL yang BPP juga lakukan di Jakarta, Tangerang, dan Cirebon.

Baca Juga: [Editorial] Aksi Ini Bukan Demonstrasi

Mengenai kegaduhan yang bakal terjadi, saya menanggapi argumen yang beredar adalah bias kognitif, yang biasa dikenal sebagai Groupthink Theory:

“Ya kan kondisi udah gaduh jangan ditambah gaduhlah yg ada makin krisis ni negara”

Pandangan semacam ini adalah bentuk kecacatan dalam inferensinya, yang menunjukkan dirinya seolah-olah bermoral dan mempertimbangkan nasib masyarkat yang lebih luas. Padahal asumsinya, belum dapat dipastikan sebagai kehendak bersama warga.

Hal ini dapat meruncing pada bentuk konflik horizontal sesama warga, yang mengakibatkan warga mengalami kebingungan untuk memposisikan sikap.

Baca Juga: Saat Krisis, Demonstrasi Biasa Tak Lagi Berguna

Lebih buruknya dari argumen di atas, ialah tereksklusifnya suatu pihak dari kekuatan civil society yang semestinya menjadi pemegang kedaulatan, termasuk untuk menentukan nasibnya sendiri.

Kemudian, adalah suatu kesalaham memahami gerakan. Metode untuk melakukan aksi ada banyak ragamnya, tak selalu tentang demosntrasi.

Betul, dalam keadaan krisis kesehatan, sosial, politik, dan ekonomi seperti saat ini, pemerintah harus bertanggung jawab lebih besar dari biasanya. Tetapi melupakan tanggung jawab bersama yang lebih luas, termasuk peran masyarakat secara langsung untuk menentukan nasibnya sendiri justru merupakan bentuk kenaifan.

Pengambilan sikap untuk menuntut perubahan secara struktural tentu sah-sah saja. Apa lagi, mengingat kondisi krisis ini secara langsung maupun tidak, memang tercipta dari tidak kompetennya pembuatan kebijakan yang dampaknya buruk secara struktural.

Baca JugaPenghinaan Masyarakat Sipil Terhadap Demokrasi

Semestinya, sudah cukup bagi kita menilai bahwa pemerintah sudah tidak cakap dan gagal melindungi masyarakatnya yang berada di dalam krisis.

Dan terakhir, partisipasi warga untuk mengoreksi secara langsung itu butuh tenaga dan kesediaan waktu yang lebih dalam demi tercapainya solusi yang unversal. Jangan naif jika warga tidak bergerak. Justru kita akan terus terperangkap dalam mengikuti arus kebijakan yang tidak cakap.

Diam dalam keadaan seperti ini, sama halnya dengan mengaminkan kekacauan yang telah terjadi. Beda hal bila Anda mengambil keuntungan dengan situasi carut-marut ini, seperti menimbun komoditas esensial, atau sebagai macamnya, dan berakhir sebagai pengkhianat bangsa.

Baca Juga: Perlawanan Adalah Hak Milik Semua Rakyat

Penulis: Bima Muhammad (Universitas Trisakti)