Mading – Blok Politik Pelajar

Pancarona Istana

Istana negara dengan penghuni oligarkinya

Saya amat turut berduka cita atas dibekukannya hak asasi manusia sebagai peran ornamental belaka, seakan-akan eksis berjiwa merdeka namun perspektif di lapangan berkiprah tidak selaras. Dimana Pancasila bebas diperjualbelikan mewarnai statistika pasar bebas. HAM semata dipajang sebagai slogan konstitusional paling digandrungi mempromosi istilah kedamaian temporal keberpihakan oleh faktor indikator palugada si jawara selaku nahkoda sandiwara menggalang nurani wujud peluang momentum proyeksi yang sebagaimana menumbal abadiah unsur ekologis.

Mewabah benara karpet merah atas pora seremonial sumpah pelantikan Plutokrasi secara herediter mengkorupsi darah yang tak bersalah beranjak memenuhi iman kompetensi hasrat anggaran patriotik. Corak identik yang sudah tidak asing dipraktikan bangkit merevitalisasi sentimen penindasan yang tak kenal notifikasi. Manuver gemerlapnya diskotik intrik kapitalisme secara kawakan melalang buana terbilang sudah cukup transparan dalam merenggut pondasi asasi berperan mempreservasi ketimpangan sosial hingga merombak ekuitas kualitas kehendak dari strata sosial kesadaran kelas.

Upah diskriminatif sebagai alternatif pelampiasan modal penebus panji-panji korporasi. Sungguh nestapa melihat cara menangkal ugut upaya cegah stigmatisasi ala kaki tangan kapitalis dengan terdesak mengobral harga diri akan apa yang tidak semestinya menjadi tolak ukur harga alih-alih atas ekspresi pribadi atau kebutuhan diri belaka.

Seolah perkara yang dianggap waras berkilah kodrat bagi manusia adalah lumrah menjadi peran pelayan mutlak budak belia oleh pegiat antar asmara oportunis dan senandung manis populis. Sangat ironis, marak media massa mendeklarasi suara tolak belakang dimana ini sebuah pergerakan dominansi penggulingan stabilitas keamanan melainkan tampak realita yang disuap untuk bungkam bahwa hakikatnya selama persalinan kontrak kapitalisme dan pengungkungan turunannya dilindungi maka tidak ada istilah kemerdekaan sejati.

Enggan menoleh sistem yang digadang-gadang berlangsung menonggak rekayasanya hegemoni kampanye ilusi damai adalah pengejawantahan pemihak ladang subur investasi asah kepiawaian korupsi derajat lingkup aman demi mengimani komando mandat yang mulia.

Inilah rupa penjajahan yang sempurna, ketika sang budak menjadi bahagia sebagai budak dan miris. Bahkan, menyanjung memuji berhala mereka mati-matian sang tuan beserta kesepakatan magis yang ditetapkan hingga menjodohkan maut bagi mereka sebut-sebut pembelot benih penunggak bergilir kambing hitam, berinovasi mengukir pola pikir sebagaimana kompleksnya keanekaragaman.

Kemudian merangkum dalam pemahaman pragmatis menjurus keliru selagi menjalani ritual menumbal jiwa, dan raga mereka. Bahkan membela rela dipasung kondisi materi alienasi antar sesama penyandang ambisi pribadi hingga titik darah penghabisan sang tuan. Bergerak otonom dalam naungan dengung kesepakatan absolut tunggal antusias mengkikis jiwa raga mereka terbelenggu sesuai konstruksi normatif ala monopoli mahar.

Berapa lahapan korban lagi akan menyadarkan bahwasannya mantra keramat kemerdekaan hanya semata pemuas nafsu manipulasi imajinatif jika segenap lidah diringkus bersenandung tak lain pujaan kematian dari corong penghulu tirani dan dipercayai sembari menormalisasi dari masa ke masa?

Berapa puing korban lagi yang harus runtuh demi mengangkat marwah akal sehat dari stabilitas akal bulus kolonial? Berapa lusin suap birokrasi lagi menunda akan legitimasi urgensi RUU PKS, RUU Masyarakat Adat, tak memungkiri RUU PPRT selaku instrumen penyalur hak korban sebagai payung hukum preventif menunjang hak konvensional korban dalam memperolah bingkisan keadilan?

Inisiatif RUU PKS sedari lampau dihilirmudikan berujung fatal dikatakan terlalu sulit sebab dinilai liberal & bertentangan dengan Pancasila. Ada realita yang patut diekspos kontradiktif pun bahkan dirintis guna mereduksi sokongan kekerasan seksual dimana secara repetitif merawat yang lestari dengan memperalat nomenklatur agama sendiri?

Bergairah berkompetisi menatar selangkangan bermodal UU Ketahanan Keluarga, seakan bergelagat merekalah yang paling ber-Tuhan, seakan memanifestasi tabiat menjabat Tuhan kontemporer seakan UU Cipta Kerja dengan segala partikel penghambat memperkokoh dinamika kerja, progresifitas darah juang diperkosa untuk diselaraskan dengan latennya hukum tebang pilih.

Oh ibu pertiwi sekali lagi sudah mahir merawi kongsi-kongsi komedi. Mari, sekilas berkaca atas melarat evidensi yang dikremasi atas kendali digdaya birokrat tak memungkiri beserta kawalan memuat subordinat yang mendedikasikan penobatan eternalnya.

Jaminan keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja yang diserukan demokrasi ala borjuasi tak ubah lain dari orientasi konsesi parasit sosial melanggengkan akomodasi kewenangan kapitalis berkesinambungan. Dan berujung kontribusi tunas penghapusan upah sektoral demi sumbangsih, wujud kompensasi kepada pihak yang makin-makin diuntungkan menyalurkan THR parsial memihak hanya segelintir kepada yang sedia senantiasa loyal menjilat kaki tangan mutlak tuannya dan kian meriwayatkan ajang pemuas kelakar pengenyam bangku singgasana.

Tampuk istana yang notabene mengklarifikasi sebagai bentuk ritual permintaan maaf dalam postur insentif terus menerus menyalin rupa mengurapi simpati pekerja sampai pada puncaknya oligarki dengan bangga mengalokasi pokok individu dengan evaluasi skema outsourcing yang dimerdekakan undang-undang terpapar parsialitas politik selayak mengarak PHK sepihak.

Membelenggu buruh lokal, atau yang bertahan justru terombang-ambing menjadi santapan prasmanan eksploitasi. Entah merombak raga sekalipun verbal sebagaimana mereka didesak dalam rangkulan prinsip tunggal bahwasannya jerih payahnya sudah terbayar atas sudut pandang yang kuasa, sementara menyiarkan domestifikasi buruh luar yang ironis sekaligus menjadi korban malapetaka kapitalisme terlampau eksplisit secara tidak langsung melatenkan anggapan normal pada romantisasi perbudakan modern, serta tertata rapih.

Menagih upaya terhadap pemikul peranakan hutang penuh etos hidup ala dialog pemangku kuasa. Lantas apa guna memperlapang baliho pendidikan jika yang unggul diprioritaskan adalah komersialisasi pendidikan dalih minim kapasitas? Atau bahkan ironisnya ada kewajiban hukum bercuan menyingkap akan justifikasi budidaya eksploitasi sebagai alat dari segala kepentingan hingga menghalalkan penindasan struktural dalam kemasan selaku upah yang
sedia menjarah.

Sangat idealisnya mereka dengan memaling muka dari realita. Disunatnya dana singgah dalam kandung upeti bansos dan kontribusi akan tunas oportunis cilik mempergelap dana BPJS Ketenagakerjaan makmur melimpah. Sepatutnya konsentrasi membangkitkan akses pokok metropolitan hingga pelosok, kemaruk dibabat segelintir kaki lars, mematenkan citra kadarluarsa bertempur dalam jargon alutsista bahwa “demokrasi belum mati?”

Sekiranya yang dikumandangkan demikian, maka dimana letak pendidikan gratis yang ilmiah juga demokratis? Apakah selama pandemi berkuasa, biaya serta kebutuhan pendidikan telah digenapi secara sukarela, dan menjadi ilustrasi kasar bahwa edukasi adalah opsi termahsyur dari pemerintah?

Berdialektika menyoal akses kesehatan bermutu apakah mereka penyelenggara sandiwara sudah memenuhi yang mana sebuah kebutuhan primer tiap individu dan lantas individu mana yang diprioritaskan? Sistem ekonomi terencana yang demokratis, hanya tinggal mitos selama perlindungan untuk kaum miskin kota, beserta anak jalanan yang terbengkalai. Merka malah diromantisasi sebagai pundi-pundi layar lebar beserta tingkah apatis akan urgensi reforma agraria dan kredit murah bagi kaum tani dan nelayan yang termarjinalkan.

“Jangan malu-maluin Indonesia, ada tamu!”

Kiprah seorang maskot garuda digdaya memikul solidaritas kepada yang jelas merampas lingkup aman tiap individu dikawal hingga mengkoyak eksistensi kemerdekaan berekpresi negeri sendiri. Enggan menahu jika entitas demokrasi tak lebih tinggal mitos seakan senantiasa ada selama kehadiran mereka terjamin. Setidaknya ini sebuah evidensi akan ratifikasi atas dimana represifitas tak kenal notifikasi.

Selamat datang budayaku berbisnis. Berkompi oknum sanggup mengayomi. Saya menuntut keras untuk beralih sekilas menilik sepintas untuk berkaca atas legalisasi penuh penggusuran rumah dan perampasan tanah oleh pemodal pemangku senjata liar, terlalu mudah berlomba-lomba mengobral validasi mengarang narasi sekiranya adalah juru selamat jalan evakuasi khusus berlencana yang saban bersuaka katanya cuma oknum tapi terus dibudidaya,
lihat ada lencana tak mau dibelot keluar atas dasar urgensi MARKETING. Merasa amat superior mustahil sadar dirinya disembah layaknya interior terapan.

Mengusung nama rakyat alih-alih memfasilitasi masyarakat adat, yang diperkuat hanya lumbung melarat. Vaksin membumbung memanen atribut ulung lantaran vaksinasi yang membumi adalah doktrinisasi. Korban berguguran yang kini tinggal jejak, sebaliknya pelaku dibalik dalang harmonis menari-nari sampai detik ini di atas kancah bermuatan kelamnya trauma seakan-akan tabiat mereka dilegalisasi secara tersirat.

Skema-skema heroik semua berposisi atas kehendak yang kuasa, sorak-sorai menyambut seremonial yang konon dianggap sakral inklusifitas pedoman bagan kewajiban. Apa yang disebut-sebut independensi beraspirasi bilamana usul kerap diancam undang-undang riskan tak menentu? Terlebih atas plot sinema yang absolut kerap di-endorse sebagai benara berpusat dalam muatan berjuta pleton tinta dongeng lawas “buku putih” dengan dalih mengabdi atas landasan preservasi upaya penghalalan ekspedisi kubu oportunis.

Sekilas merefleksi pada momentum lawas restorasi stigma lahiriah, konon predikat yang repetitif diestafet berkumandang dengan gugatan mengeliminasi 7 insan pantas dijuluki “setan merah” lantas bagaimana nasib dalang birokrat yang menggerogoti 2,5 juta raga bahkan lebih? Dan ironisnya, (entah) mereka gugur tak sempat dijamu akan peradilan dan penyebabnya atau gugur karena benar. Mereka terlalu fokus dengan palu & arit hingga lupa tentang padi & kapas.

Api kian dipantik menampik telik sandi politik berlalulalang, membenam gemerlapnya diskotik delik intrik. Dikala air keras selaku peredam kritik, disana, di kandung istana, Mereka tengah bersenda gurau memolek luka agenda otokritik. Miris, masifnya suara rakyat diredam secara periodikal, lantaran resah akan transparansi tak sepihak. Evidensi dikremasi guna menjayakan (agen)da plutokrasi. Outsourcing & KKN dimerdekakan hanya sebagai merek gubahan para oligarkis. UU ITE diiklankan seolah liberalisme terlantik eksklusif sebagai properti resmi ukiran birokrasi.

Merebak keberangkatan seperangkat jargon dinamika hidup populis berkedok romantisnya jampi-jampi pragmatis hanya berkolaborasi andil memperdalam jurang krisis. Lantas realita keras berkata bahwa besar kemungkinan pola negoisasi ditebus untuk penunjang karir naluriah segelintir lencana semata.

Wahai pialang kuasa lihatlah kebunmu, penuh dengan ratusan pinta lirih rakyat menggebu. Kalian pura-pura lupa, janji yang basi sudah tak ada harapan bagi kebijakan populis oportunis kalian yang bertamasya. Ada pun yang tegak bukan keadilan, melainkan latennya petilasan kepentingan pegiat watak kolonial bekedok tingginya baliho demokrasi distorsi.

Walau imbalan yang relevan, ialah tak jauh dari konsesi peredaman artikulasi secara kekeluargaan maka bukti takkan luput berkumandang betapa larisnya dibabat kaum marjinal berujung mengisi lambung daya tampung jeruji emas. Terus terang kami diambang kebingungan krisis akses akan restorasi eksistensi menilik andil tampuk wewenang berkelana. Adakah binatang buas & menjadi petaka abadi bagi segenap kalangan berkelayapan di atas
muka umum sedangkan korbannya yang diringkus?


Yang rutin dipertontonkan hanya sekuensi introgasi, berujung kematian yang dikemas dalam monumen sensus penduduk. Sementara gugurnya tuan tanah beserta kroni penebus segala urusan dikenang sebagai tragedi signifikan, yang lantas nasib korban ulah birokrat diasingkan ironinya dibuahi stigma hulu patuh status quo bila maut menyisih. Niscayalah, hukum di negeri ini hanya basa-basi.

Bukan timbangan tak pun yang teraju
Rakyat Papua saban sarapan peluru
Tiada andil, ramu bedil penjuru
Intel dan ormas kompensasi Pubabu
Orang bilang tanah kita tanah surga
Transport smelter dan Freeport jelma ajudan
Pakde kata tanah kita tanah rakyat
Halau tamu tanah kena pasal riskan

Penulis: Fayalet