Mading – Blok Politik Pelajar

Tidak usah Malu-malu, Saatnya Pecat Jokowi dan Jajarannya

Tanggungjawab presiden Indonesia pasca ‘Reformasi’ adalah untuk meneruskan sisa-sisa reformasi politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan yang belum terselesaikan. Apabila tanggungjawab tersebut dirasa berat, setidaknya yang seorang presiden dapat lakukan adalah tidak mengembalikan kondisi ke pra-reformasi. Sayangnya, Presiden Joko Widodo, si presiden baik, reformis, dan demokratis justru kembali membuka gerbang otoritarianisme.

Sebelum kami mempreteli dosa-dosa Jokowi terhadap demokrasi, perlu dipahami bawa varian otoritarianisme yang dibawa oleh Jokowi berbeda dengan pendahulunya, Soekarno dan Soeharto. Otoritarianisme telah berinovasi. Otoritarianisme saat ini akan tetap mempertahankan sistem elektoral, media akan tetap beroperasi, kebijakan akan tetap disahkan melalui mekanisme parlementer. Anda tidak akan dibunuh secara sistematis, mungkin hanya diintimidasi, aktivis LSM tidak akan dihilangkan secara paksa, diganti dengan ditawari uang dan jabatan.

Otoritarianisme saat ini akan terlihat semu, sulit untuk terukur, dan dapat dipastikan legal secara hukum. Tujuan dari otoritarianisme saat ini adalah untuk mengeliminasi debat, untuk mengurangi mekanisme pengawasan untuk pemerintah pusat, untuk mengurangi kompetisi menuju kursi pembuatan keputusan, dan yang terpenting adalah untuk membuat situasi seolah-olah publik menyadari bahwa kondisi sedang baik-baik saja, Indonesia masih demokrasi, kok.

Kembali ke kualitas demokrasi, seluruh indikator dan mayoritas peneliti telah sepakat Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Di tahun 2020, Indonesia menyematkan status Indonesia sebagai ‘partly free’. Sementara The Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia di posisi 64 dengan skor 6.30 Sementara itu, peneliti telah menyebut berbagai ungkapan mulai dari Jokowi’s Authoritarian Turn’, Two-tier democracy, Democratic Decline’, New Despotism’. Lihat, tidak ada warna-warna cerah dalam demokrasi Indonesia.

Buruknya indikatot tersebut tercerminkan melalui tingginya batas ambang parlemen dan presiden yang mencapai masing-masing 4% dan 20%. Jangan harap bisa bikin partai sendiri, negara tidak mau menjamin hak politik yang sungguh mahal anda dengan tidak mau memberikan subsidi partai politik. Akibatnya, sebuah penelitian menemukan bahwa kompetisi elektoral hanyalah kompetisi antar petahana yang punya banyak uang, Tidak cukup sampai situ, 55% Anggota DPR adalah pebisnis, yang sama sekali tidak peduli untuk membuat kebijakan yang mebagi kekayaannya ke anda.

Sehingga tidak perlu heran undang-undang ngawur selalu lolos dengan mudah di parlemen. Bapak-ibu yang duduk di DPR juga santai saja melihat tingkah laku Jokowi, malah justru mendukung.

Coretan “Rakyat Sudah Mual” di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, atas kebijakan yang dibuat pemerintah, khususnya presiden Joko Widodo (Credit: Fraksi Rakyat Indonesia)

Kebobrokan sistem parlemen membuahkan permasalahan yang tak kunjung selesai, tapi jadi jualan penting bagi calon Jokowi-Jokowi selanjutnya: pemberantasan korupsi. Transparency International mencatat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di skor 37/100 dan menempati peringkat 102 dan 180 negara. Pada tahun 2019, Indonesia Corruption Watch mencatat kerugian negara sebesar Rp 8,4 trilliun. Namun, dosa terbesar Jokowi klaster korupsi adalah keterlibatannya dalam pembunuhan KPK melalui pengesahan UU No. 19 tahun 2019.

Tidak hanya KPK, pembunuhan terhadap pihak-pihak yang dapat mengawasi Jokowi telah dilakukan sejak tahun 2016 ketika melakukan paksaan terhadap Partai Golkar dan PPP. Membuat agenda jahat pemerintah semakin leluasa di tahun selanjutnya. Hal tersebut kembali terjadi di tahun 2019 ketika membentuk koalisi gemuk, dan keterlibatan stafnya dalam upaya asasinasi Partai Demokrat diawal 2021.

Tidak cukup akuntabilitas horizontal, Jokowi juga membungkam pihak-pihak yang menentang agenda-agendanya. Dimulai dari pembubaran Hizbut Tahrir hingga Front Pembela Islam. Bersama dengan buzzer, Jokowi melakukan pelabelan terhadap kelompok Islam, selayaknya Soeharto pada komunis lima dekade yang lalu.

Dimana-mana, kebebasan berpendapat dilibas. Semua orang bisa kena, walaupun anda hanya menggunakan kaos hitam, sedang melintas di titik demonstrasi, atau hanya mahasiswa yang kesal dengan kebijakan kampus. Laporan dari Kontras menemukan antara Juli 2019 – Juli 2020 terdapat 921 kekerasan yang melibatkan kepolisian, 281 diantaranya terkait dengan pembatasan kebebasan sipil. Tidak ada pertanggungjawaban dari kepolisian atau presiden, malahan diangkat jadi Menteri Dalam Negeri.

Akibat nyata dari kemunduran demokrasi Indonesia adalah kesenjangan sosial. Pada 2017 lalu, meskipun BPS mengumumkan angka kemiskinan turun menjadi 27.76 juta orang dari 28,01 juta,  sebanyak 62,24% diantaranya merupakan penduduk pedesaan dan sisa 37,45% merupakan  penduduk miskin di perkotaan. Sebanyak 21,98% diantaranya berada di Maluku dan Papua, yang katanya telah diberi jalan tol oleh Jokowi. Penerimaan negara juga ikut menurun karena orang kaya tidak bayar pajak dan hutan negara terus bertambah.

Pandemi Covid-19 seharusnya menjadi babak akhir dari kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Hingga tulisan ini diterbitkan, terdapat 2,16 juta kasus Covid-19 yang terdeteksi dan 58.024 jiwa meninggal. Institusi kesehatan dan rumah sakit adalah korban utama dari kejahatan Jokowi selama satu tahun kebelakang. LaporCovid-19 mencatat terdapat 1.026 tenaga kesehatan meninggal dunia dan bed occupancy rate di berbagai rumah sakit telah mencapai batas maksimal. Selama Jokowi masih duduk di Istana Presiden, Pandemi Covid-19 tidak akan berakhir di Indonesia.

Agenda Berbahaya Jokowi

Jokowi dan pimpinan bodoh lainnya.
Jokowi hanya mementingkan ekonominya yang jelas-jelas menguntungkan pihak segelintir yang ada di sekitarnya (oligarki), dan tidak memedulikan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Memahami demokrasi itu apa, tidaklah sulit. Selama anda dapat tweet dengan tanpa rasa takut akan terkena doxxing, itulah demokrasi. Demokrasi adalah ketika anda dapat mengunjungi psikolog dan psikiater dengan harga terjangkau setelah brbagai trauma yang diterima akibat tinggal di negara ini. Demokrasi adalah ketika anda dapat menyaksikan tontonan pagi tanpa sensor-sensor yang tidak jelas.

Tetapi tidak begitu untuk Jokowi. Menurut orang baik kita ini, demokrasi hanya sebatas prosedur pemilu, adanya lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ada media yang bebas, dan ada partai politik sebagai penyambung aspirasi publik. Konsepsi demokrasi tersebut membuka karpet merah untuk konsolidasi elite politik dan ekonomi serta kekerasan negara.

Semua polanya dapat terbaca dengan mudah: elite partai politik seperti Megawati, Surya Paloh, Aburizal Bakrie sadar mereka tidak akan terpilih, lalu menujuk sosok yang disenangi masyarakat. Sosok yang tidak peduli politik atau hak asasi manusia. Hanya uang, jalan tol, dan bandara yang ada di pikirannya. Kebetulan, tiga hal tersebut juga cocok dengan keinginan para pemilik partai.

Kelompok pendemo dari masyarakat sipil biasa menampilkan spanduk merendahkan DPR karena kekecewaannya atas Omnibus Law yang disahkan. (Credit: Rakyat)
Kelompok pendemo dari masyarakat sipil biasa menampilkan spanduk merendahkan DPR karena kekecewaannya atas Omnibus Law yang disahkan. (Credit: Rakyat)

Setelah memenangkan si orang baik, konsolidasi oligarki dapat dimulai. Pertama, matikan oposisi yang ada di parlemen sehingga tekanan menurun. Kedua, matikan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi pemerintahan dan menganggu kerja aktor politik-bisnis. Ketiga, setelah aturan dan musuh dilucuti, saatnya masukan cara main baru yaitu UU Mineral dan Batubara, serta UU Cipta Kerja. Lengkap dengan proyek turunan Kawasan Ekonomi Khusus hingga  Proyek Strategis Nasional.

Bukan tidak mungkin, langkah Keempat adalah mempertahankan status quo dengan amandemen terhadap UUD 1945, menghapuskan pemilihan umum secara langsung. Tidak usah kaget, narasi ini sering diucapkan oleh Prabowo dan Megawati bahkan sejak sebelum pemerintahan Jokowi. Jokowi pun akan senang, dan bakal muncul narasi mulai dari ‘karena pandemi, pembangunan belum selesai’, ‘belum ada ibukota baru’.

Pemaparan diatas juga memperkuat bukti bahwa anda, rakyat Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan, tidak pernah menjadi prioritas dalam agenda pemerintahan. Jika pemerintah peduli pada anda, penanganan pandemi akan lebih baik. Jika rakyat memang dianggap penting, tidak terjadi berbagai penggusuran atas nama pembangunan.

Reformasi Yang Tidak Pernah Ada

Sesungguhnya, tidak pernah ada yang namanya reformasi di Indonesia. Tagar #ReformasiDiKorupsi terlambat 20 tahun. Nyatanya, reformasi telah dikorupsi sejak Megawati, Amien Rais, Gus Dur, Wiranto melakukan konsolidasi untuk menyelamatkan sisa-sisa kekuasaan dan kekuatan pasca jatuhnya Soeharto serta mencari-cari cara bagaimana dapat memenuhi structural adjustment plan tanpa merusak jaringan-jaringan bisnis yang telah tertanam. Bisa kita refleksikan, bagaimana tuntutan-tuntutan aksi rakyat pada 1998, belum sepenuhnya terpenuhi.

Sayangnya, masyarakat sipil sepertinya masih tidak belajar dari fenomena 1998 dan 1966. Perubahan selalu diinisiasi oleh elite politik atau militer. Gagasan pro-demokrasi masyarakat sipil tidak mampu mendobrak agenda mereka. Jika berhasil, harusnya yang kita kenal adalah Revolusi 1998, bukan reformasi.

Situasi tersebut masih berlanjut hingga saat ini. Tidak ada gagasan dan paradigma yang ditawarkan oleh berbagai kelompok mulai dari buruh, LSM, hingga mahasiswa. Anda datang ke konsolidasi, langsung bertanya ‘kita harus ngapain?’, tanpa menganalisa atau memahami masalah yang ada. Masyarakat sipil tidak jauh berbeda dengan pemadam kebakaran, hanya muncul ketika pemerintah kasih umpan.

Aksi mahasiswa menuntut Reformasi pada 1998 yang cita-citanya tidak pernah terwujud sampai sekarang. (Credit: Kemal Jufri/AFP)

Masyarakat sipil juga masih tidak menyadari bahwa dirinya begitu lemah. Demonstrasi 2019 merupakan aksi terbesar sepanjang sejarah. Lima mahasiswa meninggal. Tidak ada satu pun tuntutan yang diterima. Kemudian anda membawa tagar baru #MosiTidakPercaya, sambil menuntut presiden mengeluarkan Perppu, meminta DPR keluarkan revisi undang-undang, dan ikut dengan gaya pemerintah melabeli Islam sebagai radikal.

Masyarakat sipil belum menyadari, pemerintah justru takut ketika demonstran merusak unsur utama oligarki: perekonomian. Dari orang kaya di media sosial hingga Megawati kesal dan mengutuk pembakaran Halte Busway. Ekonomi Jakarta lumpuh ketika massa 212 menyambut kedatangan Habib Rizieq dengan memenuhi bandara Soekarno Hatta.

Mungkin itu yang kita butuhkan, perlu lebih banyak halte yang dibakar. Demonstrasi biasa tidaklah ampuh. Perlu lebih banyak jalan yang diblokade. Tidak cukup hanya demo di depan gedung DPR 1-2 hari dengan libur diakhir pekan. Pada dasarnya, revolusi memang harus membutuhkan korban.

Perlu disudahi berbagai siaran pers dan pernyataan sikap, yang ujung-ujungnya hanya mengutuk atau memuji. Saatnya disudahi menuntut presiden mengeluarkan Perppu, judicial review, atau cara-cara legal-formil lainnya.Sudah saatnya tidak malu-malu untuk menuntut pemecatan Presiden Jokowi beserta jajarannya.  Anda tidak akan pernah dipentingkan, selain dengan menyuarakan kalimat tersebut.

Dalam tiga tahun mendatang, hal konkrit yang dapat dilakukan adalah dengan tidak memilih di pemilu maupun pilpres. Jika anda memilih partai mana pun, anda memilih orang kaya. Anda memilih aktor otorirter. Anda memilih orang yang tidak peduli nasib anda. Elite politik selalu takut dengan narasi golput, sudah saatnya hal tersebut direalisasikan. Dan jangan lupa, jangan mau dibodoh-bodohi oleh narasi orang baik. Ridwan Kamil, Ganjar, Tri Risma, Ahok, mungkin akan jadi orang baik selanjutnya.

Sekali lagi, sudahi membodohi diri dengan euphoria reformasi, itu tidak pernah ada. Saatnya melanjutkan apa yang tidak kita selesaikan 20 tahun yang lalu: revolusi.