Mading – Blok Politik Pelajar

Saat Krisis, Demonstrasi Biasa Tak Lagi Berguna

Kelompok pendemo dari masyarakat sipil biasa menampilkan spanduk merendahkan DPR karena kekecewaannya atas Omnibus Law yang disahkan. (Credit: Rakyat)

Sejak 2017, sebenarnya saya sudah ikut turun ke jalan bersama sebagai solidaritas, atau demonstran biasa. Biasanya kalau ada demo berangkat pagi menuju titik kumpul, kemudian panas-panasan seperti demonstran lainnya, bawa spanduk, kadang memegang toa atau berorasi, dan terakhir pulang dengan damai atau kena tear gas oleh aparat.

Ada beberapa hal yang lucu bagi saya setiap kali melihat selembaran ajakan, atau demonstrasi di lapangan.

Pertama: membahas yang ecek-ecek

Pertama, dalam rentang waktu pelaksanaan yang akan dilakukan. Misalnya dalam protes menolak Omnibus Law tahun 2020, waktu pelaksanaan dari jam delapan pagi hingga batas waktu yang tidak masuk akal. Mulai dari “hingga Omnibus Law dicabut”-lah, “hingga revolusi”-lah, “hingga Jokowi mundur”-lah. Tetapi ketika hari sudah sore, beberapa aliansi atau kelompok mengajak bubar barisan, atau saat chaos perlahan-lahan pada balik. “Hingga revolusi,” katamu? Tahi ayam.

Karena ini hanya membahas teknis, saran saya sebaiknya tak usah lagi menggunakan kata-kata yang menggebu-gebu seperti itu. Memang membakar, tapi hanyalah omong kosong belaka jika tujuan itu tidak terjadi. Jika memang hendak sampai demikian, lakukan sungguh-sungguh.

Kedua dan ketiga: reaksioner

Kedua, bertahun-tahun banyak tuntutan-tuntutan rakyat yang nyatanya tak pernah ada yang didengarkan dan disetujui. Malah apa yang rakyat tidak mau, justru dilakukan pemerintah. 

Contohnya pada kasus UU ITE yang tak usainya memakan korban. Sejak UU ini masih rancangan hingga kini, sudah banyak judicial review diajukan dan dilaksanakan. Bahkan konon, UU ITE adalah regulasi yang paling sering di-judicial-review-kan. Tetapi hasilnya tetap 0, tak ada perubahan. Korban penjara tetap berjatuhan. Jurnalis tetap terancam hingga membuatnya harus menggunakan diksi yang aman.

Kasus serupa terjadi pada revisi UU KPK pada 2019 yang ditolak habis-habisan oleh rakyat. Tetapi tak kunjung didengar, dan malah membiarkan hingga KPK itu sendiri dilemahkan dengan isu Taliban yang tidak jelas.

Kemudian muncul pula RUU PKS yang diminta untuk disahkan agar pelecehan seksual bisa tuntas. Sudah banyak demonstrasi yang mendesak pemerintah dan DPR, tetapi tak kunjung disahkan. Padahal sudah banyak korban yang berjatuhan dengan penyelesaian kasus yang aneh-aneh, mulai dari di-ignore sampai disuruh nikah.

Apakah kita harus berdemonstrasi dengan tujuan yang selalu begitu-begitu saja, menuntut dan menolak pada DPR dan pemerintah?

Sebagai lanjutan yang kedua, yang jadikan ini poin ketiga — nantinya akan memiliki saran yang dirangkum. Ini kritik saya setiap ada demonstrasi karena kekesalan pemerintah yang menjadi isu yang terbagi-bagi. Akibatnya, aksi demonstrasi juga terbagi-bagi berdasarkan isunya — reaksioner.

Hari ini isunya RKUHP. Masyarakat berkonsolidasi untuk besok adakan demonstrasi menolaknya. Lusa Omnibus Law. Konsolidasi lagi hari kemudian untuk menolaknya. Esoknya lagi ada pelecehan seksual dengan akhir yang buntu. Konsolidasi lagi untuk mengemis agar RUU PKS disahkan.

Aksi masyarakat yang tak bersekat jas almamater dan seragam serikat. (Credit: Rakyat)

Mau sampai kapan menjadi reaksioner terus? Padahal isu atau tuntutan itu bisa dirangkum menjadi aksi yang bukan reaksi, tetapi kejengahan langsung untuk memukul mereka. Selama ini suara tak pernah didengar dan dipertimbangkan. Mau kapan lagi pola mengemis dan menimpal per isu dilakukan? Kita — rakyat, sudah tercekik dan dibungkam.

Saya berharap bukan lagi aksi mengemis, melainkan melawan langsung. Secara eksplisit, revolusi harus dilakukan dan perlawanan harus nyata dilakukan. 

Buatlah suatu lembaga-lembaga tandingan yang terdiri dari kita, dari rakyat miskin, buruh, tani, mahasiswa, akademisi dan ilmuwan, serta agamawan yang tak mau tunduk dengan lembaga-lembaga yang menindas kita.

Tak usah lagi bilang “7 tuntutan rakyat” yang isinya merembet dan terpecah-pecah. Cukuplah satu, kita harus membuat tandingan wakil rakyat dengan lembaga yang memang benar-benar terdiri orang-orang yang mewakili tiap golongan rakyat. 

Tak usah lagi percaya partai, tak usah lagi percaya akan koalisi atau oposisi yang dinarasikan pemerintah. Rakyatlah sejatinya oposisi itu, dan terdiri dari golongan, bukan dari partai yang menjilat dan berlomba-lomba agar menang sendiri. 

Tahukah kamu Golkar? Sebelum dia menjadi partai, dia sendiri lembaga yang terdiri dari golongan-golongan untuk mencounter fungsi partai di masa Sukarno.

Keempat dan kelima: putch dan aktivisme borjuis

Saya akui, saya malu mengakuinya bahwa di bagian keempat ini pernah dilakukan oleh saya sendiri. Yaitu mengkotak-kotakan orang berdasarkan lembaganya hanya bersimpang ideologis, kendati punya musuh bersama: penguasa yang lalim. 

Saya akui, saya hingga detik ini membenci kelompok agama ekstrim dan ideologi yang beralawanan dengan saya seperti FPI, Hizbut Tahrir, dan Pemuda Pancasila.

Saya akui hingga detik ini saya membenci organisasi-organisasi mahasiswa problematik terkait strukturisasi yang menjilat dan mencari muka seperti HMI, GMNI, GMKI, PMII, IMM, BEM SI, BEMNUS, dan beberapa serikat buruh yang punya sifat sejenis.

Cuma masalahnya, kita semua ini rakyat. Kita lahir dengan telanjang tanpa mengenal agama, ras dan budaya, ideologi, organisasi , orientasi, LSM/NGO yang kita ikut apa.

Masih perlukah kita aksi menggunakan jas almamater/seratgam untuk menyebut diri kita mahasiswa/buruh? Masih perlukah kita bawa embel-embel atau panji organisasi, LSM, serikat, kita apa? Padahal pengkotak-kotakan ini jelas membuat kita sulit bersolidaritas hanya karena permasalahan sepele.

Bagi etnis bumiputra, jangan kaget bila ada etnis lain seperti Tionghoa atau Yahudi juga ikut bersolidaritas. Mereka sebagai etnis kerap terbungkam hak politiknya, hingga sebagian darinya harus membentuk diri sebagai manusia sesuai stereotip yang sebenarnya bukan bidangnya. Secara garis besar ini adalah hak besar siapapun untuk merdeka 100% dari penindasan.

Para jurnalis yang memprotes Omnibus Law
Para jurnalis yang memprotes Omnibus Law (Repro google.com)

Saya malu pernah menganggap rendah kalangan Islam garis keras saat demonstrasi Palestina di Duta Besar Amerika Serikat — padahal kita semua beraksi bersama. Musuh kita satu, dan kita satu ikatan atas nama rakyat yang tertindas. Jika masih terpecah, rajutlah untuk mengutuk suatu lembaga. Kalau memang tak hanya satu lembaga, menyebarlah dari segala titik bukan cuma satu.

Perpecahan ini pernah disinggung oleh Tan Malaka dalam Aksi Massa-nya. Tindakan itu hanya menjadi putch yang merupakan sekelompok kecil yang terpecah, lemah, dan jadi ajang gengsi-gengsian kelompok siapa yang paling sering melakukan protes.

Lepas almamatermu, seragammu, atributmu. Kalau perlu kita telanjang sekalian. Buktikan kalau kita sama-sama rakyat yang juga manusia tetapi tertindas oleh musuh yang bak bukan manusia.

Kelima, kembali lagi pada permasalahan putch. Ketika mengadakan aksi untuk bersama-sama, bangunlah atas kesadaran dan memasukkan siapa saja tanpa harus dipayungi NGO. NGO adalah alat rakyat, bukan rakyat yang menjadi alat NGO.

Hal ini juga serupa dengan apa yang Abdil Mughis Mudhoffir pernah tulis dalam Project Multatuli, tentang NGO membuat tuntutan pergerakan revolusi. Wajar mereka tak berani untuk memenuhi tuntutan revolusi itu. Saya sendiri berpendapat NGO punya kelemahan yakni takut lembaganya menjadi terlarang dan tak boleh bertumbuh lagi, dan menjadi buntu. Semestinya rakyat sendiri membangun sebuah perkumpulan yang terdiri golongan-golongan untuk memenuhi tuntutan revolusi itu.

Hal serupa juga terjadi pada penokohan. Tuntutan kita menjadi terbatas pada keinginan sosok yang ditokohkan, itu kelemahannnya. Selain itu penokohan juga membuat hancur lebur gerakan, terlebih jika tokoh itu ‘hilang’. Mau ke mana lagi diri kita berlari, selain harus berdiri teguh dengan kaki sendiri?

Saya beri contoh pada Novel Baswedan. Baiklah jika dia tokoh penting yang menginspirasi pemberantasan korupsi yang mengorbankan matanya. Tapi apakah harus kita membiarkan Baswedan sendiri? Jawabannya bukan berdiri di belakangnya, tapi berdirilah bersamanya— di sampingnya.

Fanatisme terhadap suatu tokoh terkadang membuat kita buta sendiri atas keteguhan bersama. Apalagi terpolarisasi dalam Pilpres, yang hasilnya sama-sama memenangkan pihak circle itu-itu saja (oligarki). Kedepannya tak perlulah taklid buta seperti itu. Kalau perlu, jadilah tokoh itu sendiri dan berani bertanggungjawab. Tak perlu lagi kita pilpres, kita usung dari kita siapa yang pantas untuk memimpin rakyat dengan kedekatan yang bukan sekedar gimmick.

Terakhir, saya kembali lagi soal almamater atau seragam. Saya terkadang risih dengan alasan penggunaan atribut itu hanya karena takut ditangkap polisi, TNI, atau intel, Tinggalkanlah. Ketakutan seperti itu hanyalah menjadi ‘bensin’ bagi orang bersenjata sewenang-wenang kepada kita. 

Tuduhan intel atau hasil konsolidasi yang bocor adalah tanda gerakan aktivisme yang hendak dilakukan sekedar gerakan ekslusif atau putch, bukan berbasis kerakyatan.

Penulis: Ossorio