Mading – Blok Politik Pelajar

BEM Uncen Tolak OPM Digolongkan Jadi Organisasi Teroris

Mading, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih (BEM Uncen) menolak wacana menjadikan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) digolongkan sebagai organisasi teroris dan terlarang. Wacana ini dihembuskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Kami meminta pemerintah Indonesia untuk tidak menetapkan OPM sebagai organisasi teroris, [dan] segera mencari jalan keluar guna menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di Tanah Papua,” kata Ketua BEM Uncen, Yops Itlay dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, (24/03/21).

Sebagai negara hukum, kata Itlay, pemerintah Indonesia seharusnya menyelesaikan masalah di Papua sesuai dengan falsafah dan prinsip-prinsip negara hukum. Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus mengedepankan nilai demokratis, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasar atas kekuatan semata-mata.

“Namun kami ketahui bersama bahwasanya OPM sangatlah berbeda dengan teroris. Dimana teroris dapat melakukan aksinya kapan dan dimana saja ia bisa melakukannya. Tetapi, OPM melakukan aksinya disaat-saat tertentu. Tidak terhadap masyarakat sipil tetapi mereka jelas menyerang terhadap militer atau keamanan negara,” ungkap Itlay.

Menurutnya, perlawanan OPM adalah perlawanan untuk memisahkan diri dari Indonesia. OPM juga, kata dia, terus melakukan kampanye di dunia internasional untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan penentuan nasib sendiri.

“Negara tidak bisa semena-mena memasukan OPM untuk menjadikan organisasi teroris. Apa dasar untuk dijadikan OPM sebagai organisasi teroris. Jika dasaranya menyerang masyarakat sipil boleh dibuktikan dengan data agar kami juga ketahui. Sebab selama ini kami ketahui musuh OPM ialah aparat negara bukan masyarakat sipil,” tegasnya.

Itlay mengatakan, alih-alih hendak menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua, pemerintah Indonesia justru kerap menggunakan pendekatan militeristik. Seharunya, menurut Itlay, dengan cara mengambil solusi yang konstruktif agar memutuskan rantai konflik yang  berkepanjangan.

“Berdasarkan tujuan hadirnya negara sebagai pemberi kenyamanan dan kedamaian bagi masyarakatnya, memiliki tangung jawab untuk menjawab semua persoalan yang terjadi di tanah Papua,” ujarnya.

Selain itu, diketahui OPM telah berdiri sejak 1961. “Mereka terus memperjuangkan kemerdekaan bagi tanah Papua secara damai tanpa melibatkan masyarakat sipil,” terangnya.

Ketua BEM Uncen ini menyerankan kepada pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak ketiga yang independen guna menyelesaikan semua persoalan di tanah Papua.

“Sebab menjadikan OPM sebagai organisasi teroris bukan berarti menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di tanah Papua. Tetapi hal tersebut memperkeruh  situasi di tanah Papua. Sehingga kami meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Namun segera mencari jalan keluar guna menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di tanah Papua,” pungkasnya.

Penulis dan Reporter: Delpedro Marhaen
Editor: Ossorio Gramsci