Mading – Blok Politik Pelajar

Lokataru Soal Kebebasan Akademik: Rektor Jadi Aktor Utama

Kantor Lokataru

Mading, Jakarta – LSM Lokataru Foundation mempublikasikan laporan pada Jumat, (25/03/21). Mereka mengungkap setidaknya dari 35 serangan terhadap kebebasan akademik selama 2019-2021, rektorat masih mendominasi permasalahan akademik.

Sebelumnya dalam laporan mereka di periode 2015-2019, serangan itu juga didominasi oleh aktor kampus seperti bagian rektorat.

Mereka mencatat, beberapa rangkaian peristiwa serangan kebebasan akademik seperti kriminalisasi, pembubaran diskusi, penjatuhan sanksi akademik, hingga ancaman dan intimidasi.

Contoh kriminalisasi yang disorot mereka adalah kasus tahun 2020. Kasus itu berupa pelaporan pada tujuh mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) dengan UU ITE karena menuntut transpransi kampus, dan keringanan uang kuliah akibat pandemi Covid-19.

Kasus lainnya yang terbaru juga terjadi pada mahasiswa yang meminta keringanan UKT. Tuntutan itu berbuah laporan dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bandar Lampung kepada dua mahasiswa, dengan dugaan penghasutan dan pelanggaran UU Karantina Kesehatan.

Sedangkan pada kasus pembubaran diskusi mahasiswa, mereka memantau setidaknya terdapat 12 diskusi yang dibubarkan. Pihak yang membubarkan antara lain universitas, organisasi masyarakat, dan aparat.

Umumnya dari diskusi itu adalah yang membahas isu Papua, LGBT, hingga politik seperti pemakzulan presiden.

Peristiwa penjatuhan sanksi akademik juga dibuktikan dengan peringatan keras, skorsing, hingga drop out yang menjadi bukti bila rektor adalah aktor utamanya. Setidaknya ada 72 mahasiswa tercatat dijatuhi sanksi ini.

Mahasiswa yang terkena proses ini umumnya terlibat dalam demonstrasi yang mengkritik kebijakan dan menuntut transparansi kampus. Mayoritas kasus ini dilakukan oleh UKI Paulus di Makassar pada 28 mahasiswanya lantaran berdemonstrasi.

Universitas yang merupakan lembaga pendidikan juga rupanya menabur ancaman dan intimidasi kepada mahasiswanya. Lokataru menyebut, setidaknya ancaman dijatuhi sanksi pencemaran nama baik, sehingga bisa disebut sebagai represivitas oleh pihak kampus.

UIN Suska Riau, misalnya, yang memberikan ancaman sanksi kepada protes penanganan kabut asap di Riau pada 2019.

Penulis dan Reporter: Delpedro Marhaen
Editor: Ossorio Gramsci