Mading – Blok Politik Pelajar

Rektor Unnes Jadi Pembicara di Komnas HAM Dipertanyakan

Rektor Unnes Fathur Rokhman

Mading, Jakarta – Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman diundang untuk menjadi pembicara dalam kuliah umum hak asasi manusia yang digelar Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (22/03/21).

Namun Wakil Presiden Mahasiswa BEM Unnes Franscollyn Mandalika mempertanyakan kepantasan Fathur untuk berbicara di kuliah umum tersebut.

Menurut Franscollyn, sebagai rektor, Fathur kerap mencederai prinsip hak asasi manusia di kampus dengan menjadi aktor yang memberangus kebebasan akademik. Berikut adalah beberapa kasusnya.

Pertama, Fathur pernah menjatuhkan sanksi skorsing kepada dua mahasiswa Unnes, Julio Belnanda dan Harist Achmad lantaran mengkritik kebijakan pemberlakukan uang kuliah tunggal. Keduanya juga dilaporkan ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik.

Kedua, di tahun 2020, Fathur menonaktifkan sementara status kepegawaian dosen Doktor Sucipto Hadi Purnomo yang juga merupakan bagian dari tim pemeriksa dugaan plagiasi Rektor Unnes. Ia dinonaktifkan karena mengkritik Presiden Joko Widodo dalam status Facebooknya.

Ketiga, melalui dekan fakultas hukum, Rektor Unnes mengembalikan mahasiswanya Frans Napitu yang juga pelapor dugaan korupsi rektor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepada orangtuanya untuk mendapat pembinaan moral karakter. Pengembalian Frans ke orangtuanya itu didasari dugaan keterlibatan Frans sebagai simpatasin Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sampai saat ini tidak terbukti.

Kemudian, pihak Unnes melakukan pelaporan terhadap Yunanto Adi Setiawan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Yunanto dilaporkan lantaran mempertanyakan kejelasan kasus plagiasi yang dilakukan Rektor Unnes ke Universitas Gajah Mada.

“Merujuk pada kasus-kasus tersebut, membuat rektor unnes sangat tidak layak berada sebagai pembicara kunci [dalam kuliah umum] tersebut,” kata Franscollyn melalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/03/21).

Selain soal pemberangusan kebebasan akademik, Franscollyn menilai, tindakan Komnas HAM mengundang Fathur menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan integritas Komnas HAM sebagai lembaga perlindungan hak asasi manusia.

“Menunjukkan Komnas HAM tidak tegas dalam upaya perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM, namun justru menunjukkan penanganan terhadap pelanggaran HAM di kampus semakin melemah,” kata dia.

Kemudian, ia juga menyebut kebersediaan Komnas HAM untuk tampil bersama Fathur adalah tindakan yang tidak selaras dengan tujuan Komnas HAM.

“Bekerja sama dengan pelaku pelanggar HAM [Rektor Unnes] adalah Komnas HAM versi new normal yang lebih flexibel terhadap pelanggar ham,” kata dia.

Desakan Pencopotan

Sementara itu, di laman change.or.id, sekitar 11 ribu orang menandatangani desakan agar Fathur dicopot dari jabatanya sebagai Rektor Unnes.

Diakses pada Rabu (24/03/2021) pukul 18.02 WIB, sebanyak 11.141 orang mendukung Fathur dicopot.

Publik yang menandatangani petisi ini menilai Fathur melakukan dosa besar sebagai seorang akademisi. Itu terkait plagiasi disertasi yang ditulis Fathur pada tahun 2003 sebagai syarat meraih gelar doktor.

Perbuatan tersebut dinilai tidak terpuji, yang mencederai nilai-nilai akademik yang selama ini selalu dijunjung tinggi dan dijaga tetap tegaknya oleh Unnes.

Tidak hanya itu, Fathur dianggap telah melakukan kebohongan publik.

Pasalnya, Fathur membantah di media massa dan mengaku tak melakukan plagiasi. Ia juga diduga terus memanfaatkan hubungan-hubungan kekuasaan dengan melakukan proses negosiasi yang bersifat politis.

Padahal dalam hasil kajian Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia menyatakan secara tegas bahwa disertasi yang ditulis oleh Fathur pada tahun 2003 telah terbukti memplagiat skripsi tahun 2001 yang disusun oleh RS dan NY.

Petisi yang ditujukan langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ini dibuat sekira tiga minggu lalu. Petisi didukung oleh sejumlah organisasi mahasiswa, peneliti, akademisi, serta berbagai kalangan.

Penulis dan Reporter: Delpedro Marhaen
Editor: Ossorio Gramsci